## RUU seputar pertanian yang masuk dalam PROLEGNAS 2020-2024 (list)

#1 - Undang-Undang POKOK AGRARIA No 5 tahun 1960 (pdf)

• Isi pokok undang-undang 
• Latar belakang kelahiran
• Reforma agraria: aspek landreform vs non landreform (link)
• Permasalahan konseptual dan implementasi reforma agraria (link)
• Pertanian juga menjadi "korban" dari UUPA (link)
• Hutan harus jadi objek reforma agraria (link)
• Nilai-nilai Kearifan Timur pada hukum adat tentang tanah di Indonesia (link)
• Delandreformisasi sebagai gejala anti landreform (link)
• Perbedaan landreform vs delandreformisasi (link) 
• Berapa kebutuhan lahan untuk pertanian ? (link)
• Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk pertanian (link)
• Perbedaan tanah vs agraria (link)
• Hukum tanah vs hukum agraria (link)
• Perbedaan reforma agraria lama vs baru (link)

#2 - Undang-Undang No 56 tahun 1960 tentang PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (pdf)

• Isi pokok undag-undang 
• Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
• Judicial review tahun 2007

#3 - Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang (link)
• Latar belakang kelahiran

#4- Undang-Undang No 12 tahun 1992 tentang SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang (link)
• Latar belakang kelahiran (link)
• Aturan-aturan turunannya (link)
• Isu-isu penting dalam UU SBT (link)
• Kelemahan-kelemahan nya (link)
• Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2012 (link)

#5 - Undang-Undang No 16 tahun 1992 tentang KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran
• Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Bebas

#6 - Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran

#7 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang PERKEBUNAN (pdf)

• Isi pokok dan permasalahan hukumnya (link)
• UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (baru) (link)

#8 - Undang-Undang No 16 tahun 2006 tentang SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran
• UU ini mengusung penyuluhan pertanian modern (ppt)
• Siapa kah penyuluh swasta (pdf)
• Peran strategis penyuluh pertanian swadaya (pdf)
• UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebenarnya mendukung penyuluhan pertanian (link)
• UU Pemda vs UU Penyuluhan (link)

#9 - Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (pdf)

• Isi pokok UU 18 - 2009 (link)
• Pro kontra "zona based" vs "negara based" (link)
• UU No 41 – 2014 tentang Perubahan atas UU 18 - 2009 tentang PKH (pdf)
• Isi Pokok UU 41 - 2014 tentang Perubahan UU 18 - 2009 (link)
• Kronologis implementasi UU PKH (2009-2017) (link)
• Usulan perubahan pada RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) (link new )

• Permentan No 35 - 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (pdf)
• Permentan No 19 – 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (pdf)
• PP No 95 - 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (pdf)
• Permentan No 139 - 2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (pdf)
• Permentan No 48 - 2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan Dan Sapi Indukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (pdf)
• Permentan No 46 tahun 2015 Tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik (pdf)
• Permentan No 17- 2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal pemasukan (pdf)
• PP No 4 - 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (pdf)
• PP No 3 - 2017 tentang Otoritas Vertenair (pdf)
• Permentan No 69 - 2019 tentang Pulau Karantina (pdf)

#10 - Undang-Undang No 5 tahun 2009 tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran
• Usulan perubahan pada RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) (link new )

#11 - Undang-Undang No 41 tahun 2009  LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran
• PP lahan terlantar
• UU Tata Ruang
• UU Irigasi dan SDA
• Delandreformisasi akibat tidak jalannya UU LP2B (link)
• Sulitnya mewujudkan UU LP2B (link)

#12 - Undang-Undang No 13 tahun 2010 tentang HORTIKULTURA (pdf)

• Isi pokok undang-undang (link)

• Perpres No 36- 2010 tentang Bidang Usaha untuk Penanaman Modal (pdf)
• Perpres No 25-2014 tentang Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (pdf)
• Perpres No 39-2014 tentang Bidang Usaha untuk Penanaman Modal (pdf)
• Perpres No 44- 2016 tentang Bidang Usaha untuk Penanaman Modal (pdf)
• Permentan No 42-2012 tentang Karantina untuk Pemasukan Buah dan Sayuran (pdf)
• Permentan No 43-2012 tentang Karantina Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar (pdf)
• Permentan No 57-2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Obat yg Baik (pdf)
• Permentan No 60-2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (pdf)
• Permentan No 77-2012 tentang Sistem Informasi Hortikultura (pdf)
• Permentan No 70-2014 tentang Perizinan Hortikultura (pdf)

• Pro kontra pembatasan investasi asing di perbenihan (link)
• Dinamika implementasi UU tahun 2011-2013 (link)
• Dinamika implementasi UU tahun 2014-2015 (link)
• Usulan perubahan pada RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) (link new )

#13- Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang PANGAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran
• Apa beda "kedaulatan pangan" dengan "ketahanan pangan" (link)
• Makna kedaulatan pangan semestinya (link)
• Indeks kedaulatan pangan (ppt)
• Kedaulatan sebagai basis untuk mencapai ketahanan pangan (pdf)
• Peran swasta ga bisa ditolak dalam  kedaulatan pangan (pdf)
• Food sovereignty adalah kedaulatan untuk petani, bukan negara (link)
• Usulan perubahan pada RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) (link new )

#14 - Undang-Undang No 19 tahun 2013 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran
• Undang-undang tentang Ecosoc
• Lembaga dan organisasi petani (pdf)
• Korporasi petani sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani (link)
• Perbedaan "lembaga" dengan "organisasi" (ppt)
• Beda Gapoktan dengan koperasi (link)
• Usulan perubahan pada RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) (link new )

#15 - Undang-Undang No 39 tahun 2014 Tentang PERKEBUNAN (pdf)

• Tujuan dan ruh UU (link)
• Catatan untuk UU No 18 tahun 2004 (UU Perkebunan (lama) (link)
• Kronologis implementasi hukum UU Perkebunan (2004-2013) (link) 
• Kronologis implementasi hukum UU Perkebunan (20014-2018) (link)

• Inpres No 1 - 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Pola PIR dan Transmigrasi (pdf)
• Permentan No 7 - 2009 Tentang Penilaian Usaha Perkebunan (pdf)
• PP No 31 - 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi (pdf)
• Perpres No 39 - 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal (pdf)
• Perpres No 44 - 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal (pdf)
• Kepmentan No 46 - 2015 Tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional (pdf)
• PP No 24 - 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (pdf)
• Perpres No 61 - 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaaan Dana Sawit (pdf)
• Perpres No 24 - 2016 tentang Perubahan Atas Perpres 61 - 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Sawit (pdf)
• Perpres No 66 - 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 61 - 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaaan Dana Sawit (pdf)
• Permentan No 98 - 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (pdf)
• Permentan No 29 - 2016 tentang Perubahan Atas Permentan No 98 - 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (pdf)
• Permentan No 21 - 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permentan No 98 - 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (pdf)
• Usulan perubahan pada RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) (link new )

#16 - Undang-Undang No 22 tahun 2019 tentang SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (pdf)

• Isi pokok undang-undang
• Latar belakang kelahiran
• Beberapa pandangan terhadap UU SBPB
• Usulan perubahan pada RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) (link new) 

#17 - Rancangan Undang-Undang CIPTA KERJA (Omnibus Lawa) khusus "bidang pertanian" (link)

• Usulan perubahan terhadap UU Perkebunan (link)
• Usulan perubahan terhadap UU PVT  (link)
• Usulan perubahan terhadap UU SBDPB (link)
• Usulan perubahan terhadap UU Perlintan (link)
• Usulan perubahan terhadap UU Hortikultura (link)
• Usulan perubahan terhadap UU PKH (link)
• Usulan perubahan terhadap UU Pangan (link)

## RUU seputar pertanian yang masuk dalam PROLEGNAS 2020-2024 (list)

*****